Forkompimcam Majalaya Deklarasi Menolak Balap Liar di Wilayah Majalaya Kabupaten Bandung

BANDUNG - Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Majalaya menggelar deklarasi menolak balap liar.

Deklarasi menolak balap liar tersebut dihadiri langsung Kapolsek Majalaya, Camat, Danramil/2404 Majalaya, tokoh masyarakat serta para ormas.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Massal di Banten, Kapolri Tekankan di Akhir Tahun Target Tercapai 70 Persen

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo melalui Kapolsek Majalaya Kompol Aep Suhendi mengatakan deklarasi ini digelar dalam menyikapi perkembangan situasi kamtibmas mengenai maraknya balap liar.

"Baik itu sore hari maupun malam hari. Yang tentunya mengganggu kenyamanan para pengguna jalan raya, " kata Aep. Minggu, 17 Maret 2024.

Baca juga: Selundopkan Sabu Ketahanan Polresta Palangka Raya Tiga Orang Diproses Hukum

"Sehingga dengan dasar tersebut, kami merasa perlu melakukan ini sebagai bukti bahwa, kejadian tersebut bukan hanya tanggung jawab kami TNI-POLRI, tapi sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, " sambungnya.

Ia menambahkan deklarasi ini bentuk bukti nyata Forkopimcam Majalaya untuk tidak diam dalam memberantas balap liar.

Baca juga: Jelang Malam Tahun Baru Kepolisian Resor Garut Sita Ribuan Botol Minuman keras

"Kami tetap solid, sesuai dengan moto kita Majalaya Bangkit, bangkit dari segalanya, dengan sinergitas semua unsur dan komponen di Majalaya, " ujarnya.

Baca juga: AKP Yulandy, Sosok Polisi Tegas Tetapi Humanis

Ia pun menegaskan balap liar yang kerap terjadi di Majalaya selama bulan Ramadhan, pihaknya menemukan indikasi bahwa kegiatan balap liar ini ada yang mengkoordinir.

"Kami temukan dilapangan faktanya dan sedang kami dalami, " tuturnya.

Baca juga: Satlantas Polres Ciamis Edukasi Protokol Kesehatan dan Bagikan Masker Untuk Warga

Ia pun menjelaskan selama tiga hari melaksanakan kegiatan gabungan operasi. Pihaknya telah mengamankan kurang lebih 58 unit kendaraan roda dua.

Hasil yang diamankan dari balap liar, rata-rata tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi.

"Kemudian hampir 80 persen masih menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi aslinya, " pungkasnya.***